Activity

Resensi Buku

Identitas Buku
Judul buku : Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara
Nama pengarang : Prof.Dr.Jur Andi Hamzah
Nama penerbit : Sinar Grafika
Ketebalan buku : 98 halaman
Tahun terbit : 2005
ISBN : 979-3421-88-6

Sinopsis
Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara
Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Meningkatnya korupsi seiring dengan kemajuan teknologi. Korupsi yang semakain hari semakin meluas dan meningkat itu akhirnya membawa bahaya krisis moneter yang tiba-tiba. Selanjutnya, ekonomi rakyat terpuruk sampai tiga kali lipat dari keadaan sebelumnya. Akibat korupsi yang dibiarkan mewabah tanpa batas, membawa akibat sangat jauh terhadap kehidupan ekonomi, politik, dan sosial sampai pada kerusuhan yang sangat ganas, bahkan cenderung menjadikan sebagian orang menjadi biadab.
Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang sudah terlalu jauh merasuk kedalam kehidupan masyarakat dan negara, usul sampai undang-undang antikorupsi yang semakin keras bahkan menjadi overdosis,tetapi koruptor yang kekap seperti perampok. Sebenarnya, Indonesialah yang pertama mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi di Asia.Di Hongkong, dasar pemberantasan korupsi dimulai pada pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, korupsi yang sudah lewat adalah kesalahan kolektif yang harus di pertanggung jawabkan oleh semua orang. Masalah korupsi di Hogkong sangat meluas terutama tahun enam puluhan dan tuju puluhan tidak terlepas dari narkotika. Di Australia menciptakan komisi antikorupsi yang independen. Asas yang dipegang teguh adalah kejujuran, netralitas, dan penjabat publik yang berkualitas. Malaya yang berkembang menjadi Malaysia, telah mempunyai undang-undang anti korupsi yang berlaku di Malaysia. Singapura tergolong negara makmur, tertib, dan paling kecil korupsi, tetap menciptakan badan antikorupsi. Undang-undang korupsinya pun sudah ada sejak tahun 1960. Undang-undang ini sudah berkali-kali diamandemen. Di Thailand penyidikan dan pemberantasan korupsi dilakukan oleh penegak hukum biasa seperti polisi, dan pengawasan dilakukan di bidangnya sendiri-sendiri. Adapun yang diterapkan adalah hukum pidana biasa dan aturan kepegawaian ,berkaitan dengan penegakan hukum bidang korupsi.
Australia berubah karena : pemilihan yang jujur oleh politisi yang jujur. Penjabat publik yang jujur, netral dan berkualitas.audit dan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penyidikan yang idependen dan pengajuan pengaduan terhadap pemerintah sendiri. Akses bebas kepada informasi.penutupan kejahatan yang idependen dan adanya hakim yang idependen, tidak bias, dan jujur. Keberhasilan pemberantasan korupsi di Hongkong : adanya ‘’political will’’ pemerintah, baik pada zaman kolonial Inggris maupun pada zaman Hongkong, yang meneruskannya untuk sunguh-sunguh berkehendak memberantas korupsi, baik melalui cara represif maupun preventif dan pendidikan kepada masyarakat. Masih terjaminnya integritas dan kejujuran hakim. Ada budget yang sangat besar. Pemanfaatan teknologi cangih dalam melaksanakan kegiatan. Diikutsertakannya masyarakat dalam usaha memberantas korupsi. Undang-undang di Malaysia yang mengatur baik hukum substansif, maupun hukum acara pidana, organisasi,wewenang pengangkatan penjabat, seperti delik suap dalam penal code. Melihat sistem prevensi dan hubungan masyarakatnya, baik dalam arti aturan maupun penerapan di lapangan, dapatlah di katakan sistem Malaysialah yang terbaik. Usaha pemberantasan korupsi di Singapura tidak terlalu sibuk karena masyarakatnya sudah tertib, kesadaran hukum rakyat sudah tinggi, serta pemerintahannya yang bersih. Disamping itu, jumplah penduduk relatif kecil, pengangguran sangat minim, dan pendapatan perkapita tinggi. Di Thailand mempunyai komisi pemberantas korupsi, yaitu masalah penganggkatan dan tanggung jawab yang sangat rapi dan terperinci. Pengangkatannya melalui saringan yang sangat ketat oleh komisi seleksi yang sangat independen.

Kelebihan buku
Sangat jelas dalam menerangkan kelemahan dan kelebihan sistem pemberantasan korupsi di berbagai negara. Terdapat kesimpulan pada masing masing negara yang dibahas membuat pembaca lebih memahami isi yang di maksud dalam buku.
Kelemahan
Ada beberapa kalimat yang tidak diketahui bahasanya dan tidak dicantumkan keterangannya dalam buku.
Kesimpulan
Dalam buku yang berjudul Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara kita dapat mengetahui sistem yang dilakukan dalam masing-masing negara. Seperti halnya sistem di Malaysia terdapat undang-undang yang mengatur berbagai hukum. Baik dalam aturan maupun penerapannya di lapangan. Di Thailad pemberantasan korupsi, yaitu masalah pengangkatan dan tanggung jawab yang sangat rapi dan terperinci. Pengangkatannya melalui saringan yang sangat ketat oleh komisi seleksi yang sangat independen. Jadi secara formil, yang paling baik dalam sistem pengangkatan dan rekrutmen penjabat komisi adalah Thailand.